Pilih Calon yang Jago Debat? Cermati Lagi, yuk!

Salah satu Debat Publik yang diadakan menjelang Pilkada

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berinisiatif mengadakan debat publik yang bertujuan agar masyarakat semakin mengenal sosok pasangan calon dan visi-misi yang digagasnya.

Biasanya, seusai diadakannya debat publik, media massa akan memberikan analisis terkait performa adu argumen dari para kandidat. Dan penilaian tersebut bersifat linear dengan kemampuan public speaking sang pasangan calon saat sesi debat berlangsung.

Begitupun sebagian besar cara penonton menilai, pihak yang mempunyai kepiawaian retorika akan dengan mudah memikat hati mereka. Membuat mereka terpengaruh dan condong dengan gagasan calon tersebut.

Namun, cukupkah hasil penilaian calon pada sesi debat menjadi satu-satunya alasan kuat dalam menentukan pilihan terbaik?


Tak dapat dipungkiri bahwa pada sesi debat kita dapat lebih mengenal sosok dan gagasan dari pasangan calon yang ada, namun masih ada satu hal lagi yang perlu dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan. Apa itu? Partai politik pendukung dari semua kandidat yang bersaing.

Mengapa?

Pihak KPU mensyaratkan dukungan parpol 20 persen di Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) dalam pencalonan kandidat kepala daerah. Peraturan ini mencerminkan pentinganya peranan Partai Politik (parpol) dalam mengusung calon kepala daerah terbaik versi masing-masing.

Saat sebuah partai akhirnya memercayakan dukungan bahkan mengerahkan seluruh sistemnya untuk memenangkan sang calon, sebelumnya dapat dipastikan bahwa kedua pihak telah menyepakati hal-hal terkait gagasan untuk daerah tersebut ke depannya.

Tidak mungkin akhirnya bersatu jika tak ada kesamaan diantara keduanya. Sang pasangan calon dan parpol pendukung telah saling percaya satu sama lain. Kesepahaman yang begitu penting ini tidak mampu bertahan lama jika hanya dilandasi oleh rasa saling kagum antara kandidat dan parpol pendukungnya. Rapuhnya ikatan tersebut akan membuat hubungan keduanya mudah terpecah kedepannya. Jika koalisi nya saja tak solid bagaimana nasib daerah yang akan dipimpinnya nanti?

Akan muncul konflik dalam pengambilan keputusan penting untuk daerah tersebut. Karena sesungguhnya banyak program yang diajukan oleh kepala daerah, penyetujuannya bergantung pada pihak DPRD, termasuk di dalamnya adalah fraksi dari pendukung pimpinan daerah terpilih. Jika hubungan keduanya tak solid, mungkinkah segala program baik yang diusung itu dapat dengan mulus terwujud?

Sulit!
Tetap saja kepala daerah terpilih membutuhkan bantuan parpol pendukungnya untuk meyakinkan anggota DPRD yang lain agar bersedia menyetujui usulan program tersebut.

Namun sebaliknya, jika koalisi nya solid, semua program baik yang diusulkan akan didukung oleh parpol pengusung sebagai bagian dari fraksi di DPRD itu sendiri.

Maka, selain mempertimbangkan sosok calon pimpinan daerah mulailah juga untuk mencari tahu rekam jejak dari partai pendukungnya. Teliti lagi apakah rekam jejak parpol pengusung sudah sesuai dengan kredibilitas calon yang didukungnya, demi menghindari konflik seperti di atas. Karena dengan mencermati kedua hal tadi, akan membuat kita (pemilih) jauh lebih bijak dalam menentukan pilihan terbaik untuk semua pihak.